Pertambangan Nikel Menghancurkan Bumi?? Ini Dia Kerugiannya

 

Pertambangan yang bersifat ekstraktif selalu berdampak besar pada kerusakan alam yang pada akhirnya merugikan manusia. Alih-alih membawa kesejahteraan, tata kelola pertambangan yang serampangan selalu berdampak besar pada munculnya bencana.

Saatnya kita menyerukan bahwa industri pertambangan harus bertanggung jawab dalam aspek lingkungan dan sosial dengan tidak merusak dan membahayakan lingkungan, apalagi merugikan penduduk lokal, dan mampu mempertahankan keamanan kerja serta meningkatkan keseiahteraan para pekerjanya.

Belum lama ini terjadi banjir di kawasan PT IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah pada Selasa ( 25/4) menjadi gambaran dan buruknyua tata kelola pertambangan di Indonesia. Banjir akibat pertambangan Nikel menjadi bencana yang dihadapi masyarakat di sekitar pertambangan. Sekitar 41rb hektar hutan alam di atas lahan konsesi tambang Nikel dibabat sejak belasan tahun terakhir.

Baca Juga:  Kemampuan Industri Memitigasi Bencana Alam Masih Minim

Baca Juga: Melawan Demi Alam dan Kehidupan

Polemik di Tengah Tren Kendaraan Listrik?

Komoditas Nikel semakin popiler siring berkembangnya berbagai solusi mengatasi krisis iklim, yang mana salah satunya pengembangan kendaraan listrik. Pemerintah seharusnya memastikan bahwa proses penambangan dan pengelolaan Nikel dan mineral lainnya yang dibutuhkan untuk transisi energy, harus dijalankan sesuai dengan skenario menjadi suhu Bumi di 1.5°C, dimana dalam prosesnya tidak menambah emisi gas rumah kaca.

Selain itu industry Nikel harus bertanggung jawab dalam aspek lingkungan dan social dengan tidak merusak dan membahayakan lingkungan, apalagi merugikan penduduk local, dan mampu mempertahankan keamanan kerja seta meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya.

Indonesia memprediksi kebutuhan Nikel berpotensi naik hingga 1.000% pada 2050. Tata kelola pertambangan nikel dapat menjadi persoalan serius jika penerapan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) tidak dilakukan dengan benar. Apalagi aturan dalam UU Cipta Kerja telah menghapus peran pemerhati lingkungan dalam pembahasan Amdal.

Bagikan Artikel ini